PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Yang Berhubungan Dengan BPKD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :188.4/2191/XII/BPKD

 

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2010 – 2013

 

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a.                Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 4 huruf c Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 serta Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009, sebagai pedoman dalam penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2013;

                     b.               bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  di maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2013.

Mengingat   :

                    1.                Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

                     2.               Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

                     3.               Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                     4.               Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

                     5.               Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

                     6.               Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

                     7.               Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/11/M.PAN/08/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;

                     8.               Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

                     9.               Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);

                    10.             Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

                    11.             Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);

                    12.             Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12);

                    13.             Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

                   14.             Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 14).

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :

KESATU                :    Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2013.

KEDUA                  :      Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1)     Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat BPKD,

       adalah Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

(2)     Kepala BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(3)     Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

(4)     Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

(5)     Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

(6)     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk Periode 5 (Lima) Tahun Terhitung Mulai Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

(7)     Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan tahun 2028.

(8)     Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan untuk Periode Tahun 2008-2013, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Gubernur/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

(9)     Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra BKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2010-2013, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Seltan serta memperhatikan RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .

(10)    Visi BPKD adalah rumusan umum tentang arah yang akan dituju   melalui      upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2013.

(11)    Misi BPKD adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang      akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Visi Daerah;

(12)    BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

(13)    Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKDP adalah SKPD lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA               :  Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2013, dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT          :   Penyusunan Renstra BPKD, dimaksudkan untuk :

  1. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan BPKD.
  2. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indicator perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengakuntasian, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan.
  3. Tersediannya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Provinsi Sulawesi Selatan.
  4. Menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

KELIMA               :  Renstra BPKD disusun dengan tujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemangku kepentingan (stake holders) terhadap program-program pembangunan daerah yang pendanaannya melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya lebih memantapkan pencapaian Visi BPKD, yakni “Menjadi Pengelola Keuangan Daerah Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarat, serta Instrumen bagi Proses Transformasi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar”.

KEENAM             :  Renstra BPKD Tahun 2010-2013 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan serta Program dan Kegiatan berpedoman pada RPJM Daerah, serta memperhatikan RPJP Daerah.

KETUJUH            :  Sistematika Renstra BPKD Tahun 2010-2013, sebagai berikut :

                              BAB I   Pendahuluan;

                              BAB II           Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

                              BAB III           Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

                              BAB IV          Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan;

                              BAB V     Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

                              BAB VI   Indikator Kinerja Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah.

                              BAB VII  Penutup

 

KEDELAPAN       :  Rincian dari Rencana Pembangunan Daerah, tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPKD tahun 2010-2013 yang merupakan bagian   tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN      :  Renstra BPKD Tahun 2010-2013 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan  berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;

KESEPULUH       :  Renstra BPKD Tahun 2010-2013 sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN, terdiri dari 1 (satu) buku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESEBELAS       :  Renstra BPKD Tahun 2010-2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan;

KEDUABELAS     : Renstra BPKD Tahun 2010-2013 dijadikan sebagai :

  1. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun setiap tahun anggaran;
  2. Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
  3. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGABELAS     :  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib membuat laporan tahunan atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2013 yang berisikan tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPATBELAS: Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA BELAS, di sampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMABELAS    :  Laporan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA BELAS dan KEEMPAT BELAS menjadi bahan evaluasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan berikutnya dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2013.

KEENAMBELAS  :  Keputusan Kepala BPKD ini mulainberlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di       Makasar                    

Pada tanggal       30 Desember 2011    

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

 

 

Drs. H. MOH. JUSHAR HUDURI, M.Si   

Pangkat   :  Pembina Utama Madya      

Nip           :  19530424 197403 1 003      

 

 

Search

Quick Links

Downloads Update